Batas Garis Kemiskinan 505 ribu, Aleg PKS : Tidak Relevan dan Perlu Ditinjau Kembali

Batas Garis Kemiskinan 505 ribu, Aleg PKS : Tidak Relevan dan Perlu Ditinjau Kembali

Brantas.co.id – Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan kritik terkait batas kemiskinan dipakai oleh BPS. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara langsung di sebuah stasiun Radio, pada Senin (10/10).

Anis mengatakan bahwa jika Indonesia mengikuti ukuran garis miskin dari Bank Dunia, maka akan banyak orang yang tadinya tidak miskin, menjadi jatuh miskin.

“Kalau seandainya standar Bank Dunia yang dipakai di Indonesia, maka sebanyak 13 juta orang yang tadinya bukan penduduk miskin, secara otomatis menjadi penduduk miskin,” ucapnya.

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menambahkan bahwa batas garis kemiskinan sebesar 505 ribu per bulan yang ditetapkan BPS perlu ditinjau kembali memperhatikan keadaan di lapangan.

“Bukan sekedar angka, tapi lihat 505 ribu itu dapat apa. Apalagi saat ini sedang ada inflasi,” tambahnya.

“Jadi memang ini penting, makanya saya sudah bicara langsung dengan BPS, bahwa tolong ditinjau lagi batas kemiskinan kita, tidak ikut Bank Dunia tidak apa-apa, tapi lihat di lapangannya, bisa dapat apa kita kalau seharinya sekitar 15 ribu? Apalagi kondisi kita saat ini ada inflasi bahan pangan,” imbuhnya.

Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan tiap orang bukan hanya perihal makanan saja, hal inilah yang seharusnya jadi tinjauan kembali dari pemerintah.

“Kebutuhan kita kan bukan hanya soal makan saja, ada pendidikan, ada kesehatan, jadi artinya angka yang di Indonesia ini menjadi tidak relevan untuk bangsanya sendiri dengan kondisi saat ini,” katanya.

Oleh karena itu, Anis menegaskan bahwa penting dilakukan pendataan kembali mengenai indikator terkait batas garis kemiskinan.

“Makanya kami minta segala sesuatunya diawali dengan pendataan, bukan berarti angka tidak penting, tapi penting karena untuk pendataan kita. Kita ini kan mengelola keuangan negara, jadi bagaimana kita bisa bantu orang miskin kalau kita tidak tahu berapa jumlah orang miskin di negara kita, bagaimana kita bisa menghilangkan kemiskinan kalau kita tidak tahu data itu,” ujarnya.
Agus (sumber FPKS-DPRRI)